Genjot Pelayanan Publik, Tujuh Kantor Imigrasi Naik Kelas
Merdeka.com - Tujuh kantor imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) naik kelas. Keputusan itu tertuang sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 ditandatangani tanggal 24 Oktober 2022.
Peningkatan kelas ketujuh kantor imigrasi ini juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) sebagaimana usulan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly.
"Peningkatan kelas ketujuh kantor imigrasi itu berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/992/M.KT.01/2022 tanggal 06 September 2022 hal Usulan Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi," ujar Yasonna dalam keterangannya dikutip Rabu (2/11).
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Kenapa Kemnaker menilai Desmigratif layak dilanjutkan? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sudah berjalan sekitar 8 tahun ini sangat layak untuk dilanjutkan. Hal ini karena program tersebut mampu menjawab tantangan terhadap 4 pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga (Community Parenting), dan memfasilitasi penumbuh kembangan Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Bagaimana Ditjen Imigrasi meningkatkan kinerja? Oleh karena itu, di tahun 2024 ini, Sahroni ingin seluruh jajaran Imigrasi bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi. Selain itu, penting juga bagi Imigrasi untuk mempertahankan semua program-program baik yang sudah ada.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
Yasonna melanjutkan, ada dua alasan dinaikkannya kelas dari ketujuh kantor Imigrasi ini. Pertama agar pelayanan dan pengawasan publik di bidang keimigrasian meningkat. Kedua penyesuaian terhadap volume dan beban kerja di kantor imigrasi tersebut.
"Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang keimigrasian kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap volume dan beban kerja," kata dia.
7 Kantor Imigrasi
Ketujuh kantor imigrasi yang naik kelas itu sebagai berikut:
1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai
2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
3. Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
4. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi
5. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan
6. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang
7. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau.
Selain soal kenaikan kelas, Surat Keputusan Menkum HAM itu juga menetapkan jumlah kantor imigrasi (Kanim) di lingkungan Kemenkum HAM sebanyak 126 kantor terdiri dari:
5 Kanim Kelas I Khusus TPI
2 Kanim Kelas I Khusus Non TPI
38 Kanim Kelas I TPI
12 Kanim Kelas I Non TPI
41 Kanim Kelas II TPI
20 Kanim Kelas II Non TPI
1 Kanim Kelas III TPI
7 Kanim Kelas III Non TPI
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
Baca SelengkapnyaKementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disebutnya kurang lebih ada sekitar tujuh ditjen.
Baca SelengkapnyaDiharapkan masyarakat mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Kemenkum HAM.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaSebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Baca SelengkapnyaKemenkumham sudah bertransformasi dalam sistem manajemen kerjanya dengan menggunakan teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati hari ulang tahunnya yang ke 78.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaAdapun PNS yang pindah pertama nantinya dari 37 Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca SelengkapnyaKepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto mengatakan potensi wisata Pulau Moyo menjadi daya tarik wisatawan.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaSecara intensif Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan proses pemindahan ASN/PNS ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya